Poligami

POLIGAMI DALAM MULTI PERSPEKTIF*

Oleh: MF. Zenrif**

I

BERANGKAT DARI KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN

Mayoritas trafficking di Jawa Timur, menurut data yang dihimpun oleh Counter Trafficking Unit International Organizational for Migration, antara September 2005 hingga Oktober 2006 sebanyak 174 kasus. Dari jumlah tersebut, 117 kekerasan terjadi pada perempuan, 52 anak-anak, dan 5 laki-laki. Menurut Erma Susanti, pembicara dari KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) dalam Serasehan Trafficking dengan tema ”Selamatkan Perempuan dan Anak dari Cengkeraman Kekerasan” yang diadakan FP3A (Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), mayoritas kekerasan tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban dengan dorongan utama faktor ekonomi.[1]

Berangkat dari realitas seperti ini, yang sesungguhnya sejak dulu juga sudah dirasakan, antara lain, mengakibatkan kita acapkali mengeneralisasikan seluruh permasalahan masyarakat dengan menggunakan cara pandang ”kasihan” pada kaum perempuan. Perempuan dipandang sebagai masyarakat yang selalu menjadi objek penderita dalam hampir seluruh, untuk tidak mengatakan semua, pranata sosial, keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, kebijakan, hukum, dan kesempatan mengaktualisasikan diri.  Oleh karenanya, perempuan harus diperjuangkan hak-haknya dan dikurangi sebagian besar kewajibannya yang dianggap, sekali lagi dianggap, telah banyak menjadi beban dalam kehidupannya.

Kalau kita runut ke belakang, diskursus keperempuanan hubungannya dengan keluarga sudah ada sejak paruh kedua dekade 90-an. Munculnya diskursus ini di Indonesia bersamaan dengan timbulnya berbagai permasalahan sosial disebabkan transformasi sosial, baik karena ekses negatif pembangunan[2] maupun akibat tidak langsung dari pendidikan.[3] Sekalipun pembangunan dan pendidikan telah menyumbangkan berbagai kemudahan dan pencerahan dalam beberapa hal, namun pada sisi lain ia menciptakan tantangan (threat) bagi keluarga[4] dan agama, misalnya masalah otonomi prokreasi[5] dan timbulnya model keluarga gay dan lesbian. Permasalahan ini telah terjadi di negara modern[6] dan belakangan mulai dapat dilihat fenomenanya dalam kehidupan masyarakat kota.

Pada sisi lain, pemberdayaan perempuan (women impowerment) memang diakui telah berhasil mengangkat citra perempuan di sisi laki-laki. Namun sangat disayangkan sekali, pemberdayaan perempuan yang sejak awal gerakannya dilakukan dengan cara adoptif, secara tidak langsung berakibat pada timbulnya ekses negatif terhadap konstruksi keluarga dan religiusitas masyarakat.

Fenomena seperti ini dapat dilihat dari beberapa keluarga perempuan karir yang gagal membangun keluarganya. Salah satu faktor yang cukup dominan dari kegagalan tersebut, selain dari masalah kemandirian ekonomi, ialah hadirnya Pria Idaman Lain (PIL)[7] sebagai bentuk perlawanan yang ekstrem dari hadirnya Wanita Idaman Lain (WIL). Pada sisi lain, maraknya prostitusi sebagai “profesi”[8] yang belakangan bersemai laksana jamur di musim hujan dihampir setiap sudut kota juga cukup merepotkan bagi tatanan dan keberlangsungan keluarga. Akan tetapi, profesi perdagangan ”daging mentah” tersebut juga merupakan sebuah fenomena perlawanan perempuan dalam ketidakberdayaannya, dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Sebuah permasalahan sosial yang sedemikian rupa menggelayut dalam kehidupan masyarakat kita sehingga mencapai titik perlawanannya pada doktrin-doktrin agama yang juga dianggap telah memperkokoh kekuatan laki-laki dihadapan perempuan.

II

”PERLAWANAN” TERHADAP AGAMA:

Analisis Dampak Gerakan Pemberdayaan Perempuan terhadap Pemikiran Islam

Menyimak pemikiran ulama dalam menanggapi permasalahan sosial seperti itu, setidaknya dapat dibagi kepada dua pola pemikiran. Pertama, kelompok yang ekstrem menolak gerakan pemberdayaan perempuan dan yang ekstrem memperjuangkannya. Kelompok yang ekstrem menolak pemberdayaan perempuan ialah semisal Syeikh Muhammad al-Bahiy,[9] al-Qahtaniy,[10] dan Sa’id Ramadan.[11] Pola pemikiran yang dikembangkan kelompok ini biasanya mencoba “menyelematkan” kaum perempuan dari ekses negatif gerakan pemberdayaan perempuan. Pola pemikirannya ialah dengan cara merevitalisasi pemikiran-pemikiran salaf. Sekalipun tujuan “penyelematan” perempuan dengan cara seperti ini cukup efektif, akan tetapi sangat disayangkan pada akhirnya justeru cenderung berakibat kembali pada ketidakberdayaan perempuan.

Sebagian feminis muslim, seperti Fatima Mernissi,[12] melawan corak pemikiran seperti ini dengan sangat ekstrem. Kelompok ini menanggapi dan menentang hampir seluruh pemikiran salaf dengan cara mendekonstruksi konsep-konsep yang mencitrakan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, mulai dari konsep penciptaan, pendidikan, politik, pekerjaan domistik dan publik, hingga masalah-masalah keagamaan, seperti ibadah (ritual), poligami, hak waris dan hak perempuan sebagai pemimpin.

Kedua, ulama yang mengembangkan pola pikir yang moderat, seperti Abdul Halim Abu Syuqqah[13] dan Sachiko Murata.[14] Kelompok ini dapat menyumbangkan pemikiran yang dapat “menyelematkan” dan sekaligus memberdayakan perempuan . Pola pemikirannya ialah dengan cara mereformulasi pemikiran salaf dengan menggunakan perangkat analisis yang komprehensif, dan atau memberikan anotasi dan reinterpretasi terhadap dasar-dasar yang dianggap mengakibatkan perempuan tidak berdaya, termaginalkan, atau kehilangan sifat dan hak kemanusiaannya. Pola pemikiran ini merupakan pola pemberdayaan perempuan yang islami, sebab dapat menengah-nengahi dua ekstrimitas, dan sesuai dengan pola pembangunan masyarakat yang berada ditengah-tengah dua ekstremitas (ummatan wa satan).[15]