Fakultas Syariah Gelar Yudisium Calon Sarjana Hukum Ke – 33

Kondisi pandemi tidak lantas membuat Fakultas Syariah kehilangan momen khidmat prosesi yudisium dalam rangka mengantarkan para calon lulusan ke gerbang dunia profesional. Kamis, 10 Juni 2021, Fakultas Syariah menggelar yudisium calon sarjana hukum ke-33 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh 163 peserta yang berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Hukum Tata Negara (HTN).

Meski diadakan secara daring, prosesi yudisium ini juga menghadirkan para pimpinan Fakultas Syariah secara langsung di ruang meeting Fakultas Syariah. Selain itu, perwakilan mahasiswa juga turut hadir dengan tetap menaati protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi berupa laporan akademik, mahasiswa berprestasi bidang akademik, dan mahasiswa berprestasi bidang non-akademik. Pada penyampaian laporan akademik, Dr. Khoirul Hidayah, M.HI (Wakil Dekan Bidang AUPK Fakultas Syariah) memuji mahasiswa karena IPK yang diperoleh mahasiswa sangat memuaskan. Tidak ada satu pun mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 3,00.

Hal yang menarik dari pemaparan laporan akademik pada periode ini adalah fakta bahwa beberapa mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ternyata juga mendulang prestasi non-akademik. Salah satunya adalah Mita Khoirina dari Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah). Selain menyandang predikat cumlaude dengan IPK 3,83, Mita juga mendapat penghargaan atas prestasi sebagai penghafal Al-Qur’an 30 juz.

Selain prosesi yudisium, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan istigasah (riyadhah) sebagai perwujudan rasa syukur sekaligus doa agar alumni dapat berkiprah secara maksimal di dunia profesional. Orasi ilmiah bertajuk Living Qur’an sebagai Metode Terapi Penyalahgunaan NAPZA oleh Dr. H. Khoirul Anam, L.c., M.H. menjadi kulminasi motivasi akademik bagi para calon lulusan. Prosesi ini ditutup langsung oleh Prof. Dr. Saifullah S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syariah. Sebelum menutup prosesi, beliau berharap pelaksanaan wisuda dapat berlangsung offline (meski dengan penerapan Prokes secara ketat) agar lebih berkesan.