{"id":9005,"date":"2013-10-18T07:46:00","date_gmt":"2013-10-18T00:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/syariahnew.uin-malang.ac.id\/sistem-pinjaman-dalam-koperasi-studi-di-koperasi-universitas-islam-negeri-maulana-malik-ibrahim-malang-dalam-perspektif-hukum-islam\/"},"modified":"2013-10-18T07:46:00","modified_gmt":"2013-10-18T00:46:00","slug":"sistem-pinjaman-dalam-koperasi-studi-di-koperasi-universitas-islam-negeri-maulana-malik-ibrahim-malang-dalam-perspektif-hukum-islam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/syariah.uin-malang.ac.id\/en\/sistem-pinjaman-dalam-koperasi-studi-di-koperasi-universitas-islam-negeri-maulana-malik-ibrahim-malang-dalam-perspektif-hukum-islam\/","title":{"rendered":"SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)"},"content":{"rendered":"
\n

SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI <\/span><\/b><\/span><\/p>\n

(Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Mohamad Raid Qais Muntashir<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

NIM 08220058<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/b><\/span><\/p>\n

ABSTRAK<\/span><\/b><\/span><\/span><\/p>\n

 Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi  yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Penulis mengkaji mengenai<\/span> beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri<\/span> <\/span>Maulana Malik Ibrahim Malang<\/span>? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri<\/span> <\/span>Maulana Malik Ibrahim Malang<\/span>?<\/span><\/span><\/p>\n

Pen<\/span>ulis<\/span> menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat<\/span>. Untuk <\/span>mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang<\/span> <\/span>diperoleh dari lapangan d<\/span>igunakan<\/span> metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui rekonstruksi bahan (reconstructing<\/i>), penyajian data dan verifikasi. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Berdasarkan uraian di atas<\/span> diperoleh kesimpulan sebagai berikut:<\/span> <\/span>Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri<\/span> <\/span>Maulana Malik Ibrahim Malang<\/span> dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman.<\/span> Adapun s<\/span>istem pinjaman di<\/span> KPRI <\/span>Universitas Islam Negeri<\/span> <\/span>Maulana Malik Ibrahim Malang<\/span> dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang<\/span> tid<\/span>a<\/span>k boleh atau<\/span> dilarang<\/span> dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih <\/span>ada yang bertentangan<\/span> dari prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba <\/i>karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.<\/i><\/span><\/span><\/i><\/span><\/p>\n

Kata Kunci: Pinjaman Koperasi, Qardh<\/i>.<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/b><\/span>BAB I<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

PENDAHULUAN<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

             A.<\/span><\/b><\/span>Latar Belakang<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi (Co-operative Growth),<\/i> perkembangan koperasi (Co-operative Share)<\/i><\/span> <\/span>dan peran koperasi (Co-operative  Effect)<\/i> yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.[1]<\/span><\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

B.<\/span><\/b><\/span>Rumusan Masalah<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Berdasarkan <\/span>uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:<\/span><\/span><\/p>\n

1.<\/span><\/span>Bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?<\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span><\/span>Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?<\/span><\/span><\/p>\n

C.<\/span><\/b><\/span>Tujuan Penelitian<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :<\/span><\/p>\n

1.<\/span><\/span>Mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span><\/span>Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

D. Manfaat Penelitian<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :<\/span><\/p>\n

                    1. <\/span><\/span>Manfaat Teoritis<\/span><\/span><\/p>\n

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah<\/span><\/p>\n

2.<\/span><\/span>Manfaat Praktis<\/span><\/span><\/p>\n

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<\/span><\/p>\n

E.<\/span><\/b><\/span>Penelitian Terdahulu<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya:<\/span><\/p>\n

1.<\/span><\/span>Penelitian mengenai riba<\/i> telah dilakukan sebelumnya oleh Mada Wijaya dengan judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Riba<\/i> dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto).<\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span><\/span>Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun <\/b>2010, dengan judul Sistem Ekonomi Syari\u2019ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) <\/i>Sidogiri Pasuruan.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

 <\/span>BAB II<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

TINJAUAN PUSTAKA<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

A.<\/span><\/b><\/span>Konsep Kontrak Dalam Islam<\/span><\/b><\/span><\/p>\n

Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.[2]<\/span><\/span><\/a><\/span><\/p>\n

Fiqih muamalah<\/span> menyatakan <\/span>pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna \u2018ar-rabthu\u2019 <\/i>yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.[3]<\/span><\/span><\/a><\/span> Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata al-aqdu <\/i>(akad),  yang diantaranya;[4]<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/span><\/p>\n

<\/span><\/span> <\/span>(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<\/span><\/i>[5]<\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/p>\n

<\/span>Secara etimologi <\/i>akad antara lain berarti <\/span>i<\/span>katan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[6]<\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<\/span>[7]<\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri dan diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai.<\/span><\/p>\n

Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi: [8]<\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

1)<\/span><\/span>Aqidain <\/span><\/i>( para pihak yang berakad)<\/span><\/span><\/p>\n

a)<\/span><\/span>Manusia<\/span><\/span><\/p>\n