Hukum Bisnis Syariah

Tentang Fakultas

Lab. Multimedia & Studi Islam

Laboratorium Multimedia dan Studi Islam

Laboratorium Multimedia dan Studi Islam memiliki koleksi mencakup kitab-kitab turats, buku-buku pustaka, jurnal, dan sumber-sumber literatur pembelajaran lainnya yang mendukung proses pembelajaran dan pengajaran di Fakultas Syariah. Laboratorium Multimedia dan Studi Islam ini juga menginventarisir dan mengabadikan hasil karya civitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seperti hasil penelitian dosen/ mahasiswa, buku ajar hasil karya dosen, skripsi, dan karya ilmiah lain.

Tugas:

a) Membuat aturan peminjaman buku dan tata tertib perpustakaan

b) Melaksanakan pelayanan Laboratorium Multimedia dan Studi Islam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c) Bertanggungjawab terhadap buku-buku dan koleksi pustaka lainnya.

d) Mendata buku-buku yang dibutuhkan sesuai dengan keilmuan syariah

e) Membuat aturan tentang perizinan naskah copy file skripsi mahasiswa untuk diterbitkan pada jurnal fakultas

Wewenang:

a) Menerbitkan kartu anggota Laboratorium Multimedia dan Studi Islam

b) Merekomendasikan judul buku-buku baru untuk melengkapi buku-buku yang telah ada

c) Memberikan pengarahan serta pencarian solusi yang tepat dalam setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan terkait dengan Laboratorium Multimedia dan Studi Islam Fakultas Syariah

d) Mengevaluasi strategi dan program pengembangan perLaboratorium Multimedia dan Studi Islam Fakultas Syariah

Lab.Keluarga Sakinah

Laboratorium Keluarga Sakinah

Kajian dan Advokasi Hukum merupakan unit penunjang akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga untuk memberikan pelatihan, skil kepada mahasiswa dalam praktek memberikan layanan konsultasi, pendampingan klien, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, serta dapat mendampingi para klien dalam perkara litigasi maupun non-litigasi melalui Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu syariah dalam konteks ke-Indonesia melalui wadah organisasi Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Adapun unit-unit yang terdapat dalam LBHK adalah sebagai berikut:

1). Maliki Mediation Center (M2C)

Dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 092A/KMA/SK/VII/2009, memungkinan Pusat Mediasi Nasional (PMN) memberikan sertifikat kepada para calon praktisi hukum yang akan menjadi mediator terdaftar di lembaga peradilan. Oleh karena itu, konsentrasi mediasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Un.3/PP.00.9/2656/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tentang pembukaan dan penetapan konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhshiyyah), Bertujuan untuk menghasilkan Sarjana Hukum Islam (S.HI) yang selain memiliki kompetensi utama sebagai hakim Pengadilan Agama, juga memiliki kompetensi berkarya di bidang mediasi baik mediasi judicial maun non-judisial. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tertangggal 31 Juli 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komrehensif. Dalam kerangka ini, mediasi dipahami sebagai upaya perdamaian yang intensitas pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh oleh mediator. Tidak dapat dinafikan bahwa ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator berhasil mendamaikan para pihak, namun juga tidak jarang bahwa proses-proses mediasi tersebut terkesan formalistik.Pengalaman memberikan pendampingan terutama dalam sejumlah kasus dan Persoalan konflik keluarga, pendampingan dan penguatan keluarga sakinah, juga pengalaman menjadi fasilitator konflik antar agama, merupakan potensi yang dimiliki dan harus dikembangkan secara lebih luas oleh Maliki Mediation Centre (M2C) Malang. Dukungan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan akademik yang mendukung, serta meinimnya tenaga mediator, sementara masalah konflik dan ketegangan terus muncul, maka M2C Malang perlu mengukuhkan diri sebagai pusat mediasi yang dapat memberikan layanan bagi masyarakat, demi terwujudnya kedamaian dan keharmonisan bagi semua dengan motto peace and harmony for all.

Visi :

Terwujudnya pusat mediasi yang unggul dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dan damai

Misi:

a) Mempromosikan mediasi sebagai alternative penyelesaian konflik dalam masyarakat

b) Mengembangkan kehidupan yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan keharmonisan.

Tujuan:

a) Memberikan layanan mediasi bagi masyarakat yang mengalami konflik, baik melaui mediasi Yudisial maupun non-Yudisial.

b) Mendesiminasikan pola-pola penyelesaian konflik dan sengketa dalam persoalan keluarga, bisnis, konflik agama, konflik gender, maupun konflik lainnya.

c) Merupakan tempat latihan dan magang khususnya bagi mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah yang mengambil konsentrasi mediasi, maupun mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya yang memiliki minat kepada mediasi.

Program Kerja:

1. Layanan Konsultasi Konflik Keluarga

2. Pendampingan Klien non-litigasi

3. Pelatihan Mediasi Judisial dan non-Judisial

4. Pengabdian Masyarakat dalam menangani konflik.

Mediator:

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag., Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., Dr. H. Roibin, M. HI., Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag., Dr. Suwandi, M.H., Musleh Herry, S.H., M.Hum., Erfaniah Zuhriah, M.H., Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Ahmad Izzuddin, M.HI., Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., Dr. Badruddin, M.HI., Dr. Abbas Arfan, Lc.M.H., Dr. Sudirman, M.A., Jamilah, M.A., Erik Sabti Rahmawati, M.A., Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Drs. H. Alimuddin dan Dr. Abdul Kodir, S.HI.

2)Biro Konsultasi Kelurga Sakinah (BK2S)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ini dibentuk atas keprihatinan akan semakin meningkatnya angka perceraian di kota Malang maupun di Jawa Timur, begitu juga berdasarkan fakta-fakta atau temuan di lapangan seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin tak terkendali bahkan kasus pencabulan atau pemerkosaan dan trafficking pada remaja serta anak di bawah umur. Penyebabnya tidak lain adalah dari bangunan keluarga yang kurang kuat, rapuhnya pondasi agama, minimnya pemahaman pasangan suami istri terhadap fungsi dan peran masingmasing dalam keluarga, dan menejemen konflik yang buruk. Pada saat ini Biro Konsultasi Keluarga Sakinah telah melakukan pendidikan dan pelatihan berupa pelatihan konsultan keluarga, Sosiologi keluarga, pendidikan anak, manajemen konflik, teknik konseling dan lain sebagainya. Rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan survey dan penelitian program gerakan keluarga sakinah di Malang, melaksanakan workshop penguatan konsultan dan membuka rubrik konseling keluarga sakinah di media elektronik se-Malang.

Visi :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sakinah dan mengamalkannya

Misi :

a) Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam konteks keluarga sakinah.

b) Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah keluarga.

c) Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlakul karimah.

d) Membantu pemerintah dalam penekanan Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah.

Tujuan:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan konseling serta pendampingan keluarga berbasis Islam.

Program Kerja:

Pendidikan dan pelatihan : Psikologi keluarga, Pendidikan anak dan remaja, Pendidikan pra nikah, Keremajaan Masjid maupun Organisasi kemasyarakatan Penelitian : Keagamaan (Aliran dan Hukum), Keluarga sakinah, Sosial keagamaan dan kemasyarakatan, Gender dan Islam. Bimbingan dan konseling : Pembinaan anggota keluargam, Masalah anak dan remaja, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tracfiking anak, Hukum keluarga Islam. Pendampingan : Korban KDRT (perempuan dan anak), Remaja dan anak bermasalah, Korban perceraian. Sasaran : Masyarakat dan Lembaga/ Instansi terkait.

Kerjasama

Dalam melaksanakan dan mengoptimalkan program-program tersebut Biro Konsultasi Keluarga Sakinah akan bekerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait serta berkompeten di bidangnya, yaitu:

Alumni Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Lembaga terkait, antara lain: Kantor Kemenag se-Jatim, Pengadilan Agama se-Jatim, Lembaga Pemberdayaan perempuan, Organisasi Kemasyarakatan, Women Crisis Center, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pondok Pesantren, Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi.

3. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dan oleh karenanya, setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Hukum dan Pemerintahan, juga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan, perlakuan dan perlindungan hukum yang sama, serta berhak pula menuntut keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pembedakan berdasarkan suku, agama, ketuhanan, kedudukan, dan golongan. Bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) adalah salah satu untur penegak hukum yang mengabdi kepada bangsa dan Negara untuk memberikan bantuan dan pelayanan hukum demi terwjudnya kepastuan hukum, keadilan, dan kebenaran serta demi menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, ter masuk upaya memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa atas ridla dan Rahmat Allah swt serta didorong oleh semangat dan tekad pengabdian Untuk menjalankan profesinya sebagai pengacara seperti tersebut di atas, untuk mempersatukan pengacara, khususnya sarjana syari’ah (Hukum Islam) di Malang Raya dalam satu wadah organisasi pengacara yang mandiri dan mampu berperan aktif untuk tegaknya supremasi hukum dan sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk berserikat dan berorganisasi, maka pada tangal 16 Januari 2009 M/19 Muharram 1430 H dibentuklah wadah yang berbanama “ASOSIASI PENGACARA SYARI’AH INDONESIA” yang disingkat APSI Cabang Malang Raya, dan dideklarasikan pada 6 April 2009 yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Maksud:

1. Mempersatukan para Advokat Syari’ah dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan.

2. Menumbuhkan dan memelihara ukhwah (solidaritas) dan persatuan di antara para anggota.

3. Berpartisipasi secara aktif dalam menyuluhkan hukum dan pembinaan budaya hukum masyarakat serta memberikan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan.

Tujuan:

1. Menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia demi terwujudnya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan

2. Turut berusaha mewujudkan masyarakat yang adil makmur, aman, tentram, dan tertib sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Program Kerja

1. Penyuluhan Hukum di Pedesaan/Kelurahan

2. Pelatihan dan Seminar Bantuan Hukum Perbankan

3. Kajian Rutin ”Sabtuan” anggota APSI

4. Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat muslim yang tidak mampu

5. Sosialisasi Sadar Hukum Masyarakat

6. Bantuan dan Konsultasi Keluarga Sakinah

7. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

8. Pelatihan soal tes Calon Hakim dan Advokat

9. Praktek beracara bagi peserta magang (calon advokat)

4. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)

Sesungguhnya syari’at Islam yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah saw (al Hadist), itu diturunan untuk mengatur kemaslahatan manusia dan sekaligus mencegah dari kemungkinan kemafsadatan yang menimpanya. Nilainilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalamnya, yang selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, sangatlah tepat untuk terus menerus digali, dikembangkan dan diamalkan pemeluk-pemeluknya. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim dan terbesar pula di seluruh dunia saat ini, maka sungguh merupakan suatu hal yang wajar bila syari’at Islam difungsikan sebagai salah satu pengayom dan pengawal bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan Indonesia di satu pihak dan dinamika perkembangan dunia modern di pihak lain.Mengamati fenomena sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan yang terus berkembang selama ini, kiranya tepat apabila para ilmuan dan sarjana syari’ah mengambil peran serta kelembagaan guna turut aktif memecahkan berbagai problem sosial keagamaan, keumatan, kenegaraan dan lain-lain yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Guna mewujudkan gagasan, konsep dan cita mulia di atas, maka dideklarasikanlah suatu organisasi ke-Islam-an dan kesarjanaan sebagai salah satu wadah pemersatu bagi para ilmuawan dan sarjana syari’ah di seluruh Indonesia.

Visi:

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam.

Misi:

1. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu syari’ah dalam konteks ke- Indonesia’an

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/insani (SDM/SDI) yang kompeten di bindang syari’ah;

3. Memberikan landasan nilai-nilai kesyariahan dalam pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia;

4. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi syari’ah;

5. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dalam dan luar negeri;

6. Memperkuat kelembagaan syari’ah (dan kesyariahan) di Indonesia.

No

Bidang-Bidang

Rancangan Program Kerja

1

Pemberdayaan Umat

 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang menunjang tinggi syariah;

2. Melakukan pelatihan untuk penguatan kompetensi kesyariahan para anggota;

3. Mensosialisasikan Perundang-Undangan Syariah Indonesia di

Masyarakat

2

Penelitian dan

Pengembangan Hukum Islam

1. Melakukan seminar,dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan aktual dan strategis hukum Islam;

2. Melakukan penelitian untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia;

3. Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi.

3

Ekonomi Syariah

 

1. Melakukan kajian terhadap

berbagai aspek pembangunan

nasional di bidang ekonomi Islam;

2. Melakukan seminar, dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan aktual dan strategis di bidang Ekonomi Islam;

3. Pengembangan usaha menadiri

ataupun kemitraan dengan sistem

pertanggungjawaban yang jelas

4

Hukum dan Perundang -Undangan

 

1. Melakukan pengkajian terhadap pembentukan dan pengembangan perundangundangan di Indonesia,

khususnya yang bernuansa syariah;

2. Menjalin kerjasama

dengan BPHN dan DPR

dalam rangka mengakses

RUU yang bernuansa

Syariah;

3. Menyampaikan aspirasi

ke lembaga Legislatif,

Eksekutif, dan Yudikatif

dalam rangka penguatan

perundang-undangan yang

bernuansa Syariah.

5

Advokasi dan Kenotariatan

 

1. Memberikan advokasi

dalam proses penerapan

Syariat Islam di Indonesia;

2. Mengembangkan sistem

kenotariatan Syariah;

3. Mengadakan pelatihan/

pendidikan kenotariatan

Syariah;

4. Mengadakan pelatihan

kemahiran hukum

ekonomi syariah.

6

Pembinaan Organisasi dan

Lembaga

 

1. Mengusahakan tersedianya

sekretaris /kantor HISSI

yang permanen dan

representatif; 2.

Melakukan registrasi keanggotaan

dan menyusun

data base anggota;

3. Mengembangkan

kelembagaan di Malang;

4. Melakukan konsilidasi

organisasi melalui rapatrapat

koordinasi;

5. Sosialisasi kebijakankebijakan

organisasi

7

Kerjasama Kelembagaan

 

1. Meningkatkan hubungan

dan kerjasama dengan

berbagai kalangan, antara

lain dengan pemerintah

daerah, lembaga legislatif

daerah, orsospol, ormas,

dan lembaga-lembaga

pengembangan kemasyarakatan

serta

melaksanakan

kegiatankegiatan

yang dapat mendorong

terwujudanya kehidupan

masyarakat yang

menjunjung tinggi syariah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Penilaian & Yudisium

1.       Sistem penilaian ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi dosen dalam memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa.

2.       Sistem penilaian yang digunakan mengikuti pedoman pendidikan universitas sebagai berikut :

 

No

Rentang Nilai 0 - 100

Nilai

Huruf

Nilai

Angka

Predikat

1

85 - 100

A

4

Sangat Baik (Cumlaude)

2

70 - 84

B

3

Baik

3

60 - 69

C

2

Cukup

4

50 - 59

D

1

Kurang

5

< 50

E

0

Gagal

Ketika nilai mengandung pecahan atau angka desimal di belakang bilangan bulat, maka digunakan sistem pembulatan tengah dengan ketentuan: 0,1 - 0,5 dibulatkan ke bawah dan 0,6 - 0,9 dibulatkan ke atas

 

3.       Nilai mata kuliah yang dinyatakan lulus adalah nilai mata kuliah yang dilambangkan dengan huruf: A, B dan C

4.       Nilai matakuliah yang dinyatakan tidak lulus adalah nilai matakuliah yang dilambangkan dengan huruf D dan E

5.       Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi:

a.       Kuis

b.       Tugas

c.        Praktikum

d.       UTS

e.       UAS

6.       Matakuliah yang tidak menyelenggarakan praktikum, maka nilai praktikum bisa digantikan dengan partisipasi dan keaktifan mahasiswa di kelas.

7.       Masing-masing komponen penilaian di atas dinilai dengan menggunakan rentang nilai 0 - 100 dan tidak diperkenankan menggunakan huruf.

8.       Penilaian dengan huruf hanya digunakan untuk penilaian akhir yang merupakan akumulasi dari beberapa komponen tersebut.

9.       Prosentasi masing-masing komponen penilaian di atas diserahkan kepada dosen sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa yang dituangkan dalam kontrak belajar.

10.     Predikat Yudisium Program Sarjana (S-1) diatur sebagai berikut:

a.       Predikat "dengan pujian" dengan ketentuan PK>0.073

b.        Predikat "sangat memuaskan" dengan ketentuan 062<PK<0.073

c.        Predikat "memuaskan" dengan ketentuan 0.052<PK<0.062

d.       Predikat "cukup" dengan ketentuan PK<0.052 Penghitungan Predikat Kelulusan program Sarjana (S1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

PK = Indeks Prestasi Komulatif : Masa Studi (1 semester adalah 6 bulan)

Pemrograman Mata Kuliah

Prosedur Pemrograman Mata Kuliah

1. Mahasiswa melakukan pembayaran SPP di Bank yang Waktunya disesuaikan dengan kalender akademik.

2. Setelah melakukan pembayaran mahasiswa mendapatkan KODE AKSES untuk dapat masuk pada Kartu Program Studi (KPS) on-line yang dapat diakses melalui situs kampus http://siakad.uin-malang.ac.id (SIAKAD ONLINE)

3. Pengisian KPS bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar disesuaikan dengan kemampuannya sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik.

4. KPS diisi langsung secara on-line.

5. Melalui internet, mahasiswa dapat memantau perkembangan akademik pada SIAKAD online, seperti nilai akhir, daftar pemasaran matakuliah, jadwal perkuliahan, Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Program Studi (KPS).

6. Jika KHS pada SIAKAD online telah menunjukkan seluruh nilai akhir matakuliah yang diprogram semester sebelumnya, maka mahasiswa dapat segera melakukan pemrograman matakuliah, karena jumlah satuan kredit semsester (SKS) yang akan diambil oleh mahasiswa harusdisesuaikan nilai KHS yang diperoleh pada semester sebelumnya. Jika sampai pada batas yang ditentukan nilai belum masuk ke KHS mahasiswa dipersilahkan segera menghubungi dosen pembina matakuliah tersebut.

7. KHS juga dapat diperoleh di Bagian Akademik pada Fakultas masing-masing dengan menunjukkan KTM dan kwitansi pembayaran SPP.

8. Mahasiswa harus memperhatikan matakuliah bersyarat, tidak diperkenankan mengambil matakuliah tersebut sebelum mengambil matakuliah prasyarat-nya.

9. Setelah mengisi KPS secara on-line, mahasiswa mencetak dan melakukan konsultasi akademik ke Dosen Penasehat Akademik (sesuai jadwal). Perubahan pemrograman matakuliah (KPS) dapat dilakukan oleh mahasiswa selama KPS tersebut belum disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA).

10. Diharapkan proses kepenasehatan akademik dapat dilakukan secara interaktif antara mahasiswa dan DPA di kampus, tetapi kalau tidak memungkinkan, sesuai dengan Kesepakatan antara mahasiswa dan DPA.

11. Melalui SIAKAD online, DPA dapat melakukan pemantauan perkembangan akademik secara menyeluruh pada setiap Mahasiswa yang menjadi perwaliannya.

12. Jika telah terjadi kesepakatan antara DPA dan mahasiswa tentang matakuliah yang diprogram, DPA melakukan persetujuan KPS mahasiswa melalui SIAKAD online. Selanjutnya baik Mahasiswa maupun DPA tidak dapat melakukan perubahan KPS lagi, tetapi jika sangat diperlukan adanya perubahan KPS tersebut, DPA dipersilahkan kontak langsung dengan administrator Pusat Komputer.

13. Selanjutnya KPS yang disetujui DPA sebanyak 2 lembar dan dimintakan tandatangan ke DPA dan dibawa ke Bagian Akademik Fakultas untuk distempel dan diserahkan kepetugas Fakultas 1 lembar.

14. Setelah KPS disetujui DPA mahasiswa dapat mengakses jadwal dan presensi perkuliahan yang diikutinya (sesuai KPS) di SIAKAD online.

15. Alat bukti bahwa pemrograman mahasiswa telah selesai adalah yang bersangkutan tercantum dalam daftar hadir matakuliah dan atau KPS.

16. Mahasiswa siap mengikuti perkuliahan.

Perkuliahan

Perkuliahan

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan memperoleh Kartu Program Studi (KPS) berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai matakuliah yang diprogram.

 2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari keseluruhan pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.

 3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk ujian tahap pertama (UTS) dan ujian tahap kedua.

 4. Jika jadwal perkuliahan terjadi benturan antara matakuliah satu dan matakuliah lain yang sudah diprogramkan, mahasiswa pindah ke kelas lain pada matakuliah yang sama dalam satu fakultas melalui prosedur dan persyaratanberikut:

a. Perkuliahan baru berjalan tidak lebih dari tiga kali pertemuan pertama

b. Mahasiswa melapor kepada Dosen matakuliah di kelas asal dan Dosen Pembina matakuliah di kelas yang dituju.

c. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan dan bukti kehadiran dari Dosen Pembina matakuliah di kelasasal yang sudah disahkan oleh Ketua Jurusan kepada Dosen Matakuliah di kelas yang dituju.

d. Mahasiswa melaporkan perpindahan kelas ke bagian Akademik Fakultas.

5. Perkuliahan terdiri atas materi perkuliahan secara teoretis yang disampaikan di kelas dan materi praktikum untuk memberikan pengetahuan praktis kepada mahasiswa yang disampaikan di lapangan atau laboratorium.

6. Tugas-tugas perkuliahan secara umum meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri, baik dilakukan secara individu dan/atau kelompok, yang meliputi:

a. Penulisan makalah.

b. Tinjauan buku (book review).

c. Quiz.

d. Observasi/survey.

e. Praktikum (untuk matakuliah tertentu)

 7. Mahasiswa yang mendapatkan tugas lapangan dari Dosen Matakuliah atau Asisten Dosen dapat mengajukan surat permohonan izin di Fakultas dengan prosedur sebagai berikut.

a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin dengan sepengetahuan Dosen Pembina matakuliah.

b. Surat permohonan diajukan kepada Kabag Tata Usaha di Fakultas untuk dibuatkan Surat Pengantar.

c. Surat Pengantar harus ditandatangani oleh Dosen Pembina matakuliah dan Ketua Jurusan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.

d. Surat Pengantar dibuat rangkap lima yang didistribusikan kepada Dosen Pembina matakuliah, Ketua Jurusan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Dekan, dan yang bersangkutan, masing-masing 1 (satu) lembar.

8. Mahasiswa yang tidak lulus dalam matakuliah tertentu diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.

9. Mahasiswa yang mendapat nilai C dalam matakuliah tertentu diperbolehkan memprogram kembali matakuliah yang bersangkutan untuk perbaikan nilai.

10. Jika mahasiswa memprogram ulang matakuliah tertentu dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi adalah nilai yang terbaik.

 

 

 

 

 

Laboratorium Kelas Internasional

 

Laboratorium Kelas Internasional

Unit International Class Program adalah salah satu unit penunjang yang bertanggung jawab pada proses pelaksanaan International Class Program baik secara teknis dan administrati melalui koordinasi dengan jurusan seperti proses rekrutmen peserta, proses belajar mengajar serta evaluasi dari proses belajar tersebut. Dalam rangka memperkuat kompetensi bahasa Arab dan Bahasa Inggris terkait dengan penugasan–penugasan perkuliahan pada international class program, unit ini memberikan fasilitas layanan konsultasi bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa international class program dan mahasiswa kelas regular di fakultas Syariah. Unit ini juga memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan dengan proses belajar mengajar mahasiswa selama perkuliahan International Class Program berlangsung. Selain bertanggung jawab pada proses belajar mengajar pada international class program, unit ini juga bertanggung jawab pada materi pembelajaran mata kuliah reading text bagi jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan jurusan Hukum Bisnis Syariah serta hal –hal teknis terkait dengan mata kuliah tersebut.

Tugas:

a) Memberikan layanan peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasiswa International class program terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada International Class Program

b) Memberikan layanan konsultasi karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa fakultas Syariah

c) Memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan proses belajar mahasiswa selama perkuliahan International Class berlangsung

d) Melakukan pengkajian atas capaian kompetensi akademik mahasiswa International Class Program

Wewenang:

a) Melakukan hubungan dengan pihak luar untuk kepentingan magang dan peningkatan kompetensi internasional mahasiswa International Class Program

b) Mengkoordinir pembelajaran Mata Kuliah Reading Text di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah

c) Memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Reading Text.

Dosen Penasehat Akademik

Penasehat Akademik

Fakultas Syariah menunjuk Dosen sebagai penasehat akademik dengan menerbitkan surat keputusan, guna membimbing dan mengarahkan proses belajar mahasiswa selama masa studi di Fakultas Syariah.

1. Tugas dan Kewajiban Penasehat Akademik adalah:

a. Memahami kurikulum dan tata cara pemrograman matakuliah setiap semester sampai penyelesaian tugas akhir dan masa studi.

b. Membantu mahasiswa melakukan pemrograman matakuliah selama satu semester sesuai beban studi dan/atau kemungkinan perubahannya.

c. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingan dan turut berusaha mencarikan solusi.

d. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingan secara periodik yang waktunya disepakati bersama.

e. Merekam aktivitas perwalian dalam Buku Monitoring Perwalian Ulu al-Albab.

f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Penasehat Akademik atau Dosen Wali kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik. menginputnya ke SIAKAD.

h. Menerima konsultasi pengajuan judul skripsi mahasiswa, mengarahkannya dan menandatanganinya.

2. Kewajiban mahasiswa terhadap Dosen Penasehat Akademik atau Dosen Wali adalah:

a. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasehatan akademik dalam rangka kelancaran studi.

b. Melakukan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan Dosen Penasehat Akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya.

c. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedi menerima sanksi akademik apabila melanggar.

g. Menandatangani Kartu Rencana Studi mahasiswa dan menginputnya ke SIAKAD.

h. Menerima konsultasi pengajuan judul skripsi mahasiswa, mengarahkannya dan menandatanganinya.

 

 

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Alamat Kantor:
Gedung Megawati Soekarno Putri, Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144.
Telepon / Faksimile: 0341-559399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

Data Pengunjung 

14811563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10936
14678
69670
14671344
240708
359925
14811563

Your IP: 127.0.0.1
2020-01-25 19:31
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202