Login 

Shariah principle of success
"BISA"
"B: Berniat Lillahi Ta'ala"
"I: Ikhlas & Istiqamah"
"S: Semangat & Sabar"
"A: Adil & Amanah"

Dr. H.Roibin, M.H.I.

Kami memiliki 127 tamu dan tidak ada anggota online

PROBLEMATIK DAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

PROBLEMATIK DAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jinggasari Rinovinta Mayangkusuma

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Based on the background, the author formulated the problems. First about the problem or issue the courts for mediation failures Malang regency and the second was efforts by the Religion Court of Malang Regency mediator to reconcile the parties.

Author used interview method in the thesis. Interviews were conducted at the judge as mediator and mediator of non-judges. Judges mediator came from the Religious Court Malang. While the non-judges mediator is a professional mediator and a certified mediator who come from academia, from the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Interviews were conducted separately. Place and time specified individually for each interviewees.

Based on the above results is known that the problematic mediation in Religion Court Of Malang Regency are, first, most of their litigants experiencing domestic problems that have culminated so that more mediation fails, second, the parties generally agreed to divorce. Third, Divorce is a matter of the heart, so that when the hurt, it is not easy to reconcile. Fourth, the litigants attend to court just to get an official letter of divorce. Fifth, the Religion Court’s imagery is a divorce, so the party does not want reconcile. Sixth, education law made by judges using formal language, so that people are not interested to follow. Efforts were used in order to prevent the failure of the mediation are mediators use a persuasive approach relies case problems faced by the parties. Mediators generally approach religion, social and familial. In addition, the mediation process can be extended if the parties have a mediator judge a great opportunity to be reconciled. Other efforts that can be done by the judge in conducting legal education is to wear simple language.

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis kemudian merumuskan permasalahan. Pertama tentang problem atau masalah kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kedua adalah upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk merukunkan para pihak agar mau rukun kembali. Penulis memakai metode wawancara dalam mengerjakan skripsi tersebut. Wawancara dilakukan pada mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim merupakan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan mediator non-hakim merupakan mediator profesional dan memiliki sertifikat mediator yang berasal dari kalangan akademisi yaitu dari Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Wawancara dilakukan secara terpisah. Tempat dan waktu ditentukan secara tersendiri olah masing-masing terwawancara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa Problematik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang utamanya adalah pertama, sebagian besar mereka berperkara di Pengadilan Agama mengalami masalah rumah tangga yang telah memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, kedua, para pihak umumnya sudah sepakat untuk cerai. Ketiga, Perceraian adalah masalah hati, sehingga apabila tersakiti, tidak mudah untuk didamaikan. Keempat, para pihak yang berperkara juga sebenarnya datang ke Pengadilan hanya untuk mendapatkan surat resmi cerai. Kelima, Citra Pengadilan Agama adalah perceraian, sehingga para pihak tidak mau berdamai. Keenam, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim memakai bahasa yang formal, sehingga masyarakat tidak tertarik mengikutinya. Upaya yang digunakan mediator supaya mencegah kegagalan mediasi adalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif bergantung masalah perkara yang dihadapi para pihak. Umumnya mediator menggunakan pendekatan agama, sosial dan kekeluargaan. Selain itu, proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh hakim dalam melakukan penyuluhan hukum adalah memakai bahasa yang sederhana.

 

  1. A.Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia yang lain, itulah sebabnya manusia bekerjasama dengan manusia lain untuk membangun kehidupan lalu selanjutnya terbangun pula peradaban. Kehidupan manusia yang semakin kompleks ditambah jumlah manusia yang semakin banyak, tidak dapat terhindar dari gesekan sosial. Selain itu manusia adalah makhluk egois, mereka menggunakan segala cara untuk memuaskan nafsu mereka yang tidak ada habisnya, maka ada pepatah Yunani yaitu Homo Homini Lupus artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Hal ini menandakan bahwa manusia dapat menjatuhkan manusia lain untuk mencapai keinginannya. Meskipun begitu, manusia membutuhkan kehidupan yang tenang, maka dari itu manusia menjalankan hukum yang wajib ditaati. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan rasa tenang dan adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dahulu ketua adat, pemuka agama, ketua suku atau orang terpandang lainnya dijadikan sebagai hakim, karena dianggap sebagai orang yang dapat memberikan penyelesaian terhadap suatu perselisihan, sekarang Lembaga peradilan didirikan sebagai institusi khusus untuk menyelesaikan perselisihan, supaya jelas kepastian hukum dan tercipta ketenangan pada masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya zaman, sistem peradilan menerapkan putusan hakim yang merupakan hasil menang-kalah. Hal inilah yang membuat salah satu pihak dirugikan, sehingga mencari pengadilan yang lain supaya ia dimenangkan. Hal ini terus-menerus berlangsung sehingga para ahli hukum menyimpulkan bahwa sengketa kedua pihak hendaknya diselesaikan dengan cara damai terlebih dahulu melalui proses mediasi. Hal ini penting dilakukan karena mediasi tidak mengenal kalah-menang, pada mediasi semua pihak menang dan kesepakatan yang tercapai adalah kemauan para pihak, pada akhirnya para pihak dapat menyelesaikan perkara mereka dengan cepat dan murah.

Mediasi di Indonesia telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam peradilan sejak zaman penjajahan Belanda, hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg. Isi pasal 130 HIR atau 154 RBg adalah sebagai berikut:

(1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

(2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihakdihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

(3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.

(4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa,maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130). Sedangkan pasal 131 HIR atau 155 Rbg adalah sebagai berikut:

(1) Bila para pihak datang menghadap, tetapi tidak dapat dicapai penyelesaian damai (hal itu dicatat dalam benta acara persidangan), maka surat-surat yang dikemukakan oleh para pihak dibacakan, dan bila salah satu pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan dalam surat itu, disalin oleh seorang juru bahasa yang telah ditunjuk oleh ketua sidang.

(2) Kemudian, sejauh yang diperlukan, dengan bantuan juru bahasa tersebut dilanjutkan dengan mendengar keterangan-keterangan penggugat dan tergugat.

(3) Kecuali jika juru bahasa itu sudah merupakan juru bahasa pengadilan yang resmi, maka ia disumpah oleh ketua bahwa ia akan secara cermat menyalin bahasa yang satu ke bahasa yang lain.

(4) Ayat 4 pasal 191 (baca: 18 1) berlaku pula bagi para juru bahasa.[1]

 Pasal tersebut di atas telah menggambarkan bahwa pada awal mulanya mediasi dilakukan oleh hakim dan dilaksanakan dalam proses peradilan. Upaya ini dilakukan karena menyadari bahwa proses penyelesaian perkara melalui tahap mediasi lebih dikedepankan supaya tercapai suatau kesepakatan yang tidak bersifat menang kalah dan kedua pihak sama-sama ikhlas menerima keputusan bersama tersebut. Namun pada kenyataannya para pihak tidak mau didamaikan dan lebih memilih menempuh proses peradilan, hal ini disebabkan adanya perasaan emosional yang tinggi dan adanya harga diri yang direndahkan.

Pelaksanaan mediasi dalam peradilan Agama dilakukan karena sifatnya perdata (orang per orang), maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil daripada putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah. Maka dari itu, upaya Mahkamah Agung dalam melaksanakan proses mediasi tertuang dalam PERMA No 2 tahun 2003 kemudian diperbarui PERMA No 1 tahun 2008. Adanya pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi mengahrapkan bahwa kasus yang menumpuk dalam Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat dikurangi. Pada PERMA, tahap mediasi dilakukan di luar persidangan dengan hakim atau mediator professional sebagai pihak penengah dalam proses mediasi. Namun pada kenyataannya sebagian besar para pihak yang bersengketa tetap memilih melalui proses peradilan daripada mengadakan perdamaian dalam tahap mediasi.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kabupaten Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara masuk sangat banyak. Tercatat dalam tahun 2012 yang lalu perkara yang masuk sebanyak 8173 kasus, gugatan cerai sebanyak 4662 kasus dan permohonan talak sebanyak 2456 kasus.[2] Kasus-kasus tersebut dalam proses persidangan menempuh tahap mediasi dan diharapkan tercapai kesepakatan. Para pihak yang berperkara dalam proses mediasi mengalami rumah tangga yang parah sehingga apabila hidup rukun kembali, maka akan timbul masalah lebih besar. Kategori mediasi dianggap berhasil apabila para pihak tetap meneruskan gugatannya, namun akibat dari proses perceraian, contoh: nafkah, harta bersama, hadhanah mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi. Sayangnya, dalam praktek pula hal ini hanya dapat terealisasi tidak lebih dari 5 (lima) perkara dari jumlah kasus dalam setahun.[3]

Berdasarkan hal di atas, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tentang mediasi, sehingga peneliti merumuskan judul “Problematik Dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama   Kabupaten Malang”.

  1. B.Rumusan masalah
  2. 1.Apa saja problematik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
  3. 2.Apa saja upaya yang dilakukan mediator guna menyelesaikan masalah tersebut?
    1. C.Tujuan penelitian
      1. 1.Mengetahui problematik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
      2. 2.Mengetahui upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan masalah tersebut

 Penulis terlebih dahulu menerangkan definisi mediasi yang telah ditemukan dalam buku-buku dan sumber-sumber lain yang terkait.

 Secara estimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah‘ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.[4]

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan[5].

 Penulis menjelaskan pula tentang tujuan dan manfaat mediasi. Hal ini dikarenakan keterangan ini akan digunakan sebagai analisa data. Hal ini sangat penting mengingat bahwa mediasi mempunyai manfaat dan tujuan yang telah dirumuskan secara tersendiri.

Keuntungan mediasi antara lain[6]:

  1. a)Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
  2. b)Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
  3. c)Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secar informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
  4. d)Mediasi memberikan para pihak kemampuan untk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
  5. e)Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit dipredikasi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsesus.
  6. f)Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
  7. g)Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitase.

Menurut penulis manfaat dan tujuan mediasi adalah sebagai salah satu sarana untuk menuntaskan sengketa secara berimbang dan tidak menimbulkan sengketa baru.

Mediasi diartikan sebagai penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian kasus syiqaq yang melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istilah hakam. Hakam (حكم) menurut kamus adalah arbitrator, arbiter (juru pisah atau wasit). Hakam juga diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut. Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut syiqâq, yakni perselisihan, percekcokan, permusuhan yang berawal dan terjadi pad kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama.

Meskipun istilah ini sering disebut dalam kitab fiqh, namun kajian tentang hakam atau mediator kurang dieksplore secara detail. Hal ini ditandai dengan:

  1. a)Tidak banyaknya kajian hukum Islam di dalam kitab-kitab fiqh yang menyentuh persoalan-persoalan mediasi.
  2. b)Lemahnya tingkat sosialisasi serta aplikasi penyelesaian kehidupan masyarakat muslim dengan menggunakan hakam.

Hakam atau mediator hanya dijumpai dalam bab munakahah (perkawinan) tentang syiqâq, dimana hakam menjadi sangat penting ketika terjadi konflik suami dan istri. Dalam konteks ini dibutuhkan hakamain, yakni dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka.

Dalam Al-Qur’an istilah hakam (حكم) dimuat sebanyak tiga kali pad surat yang berbeda, yakni surat Al-An’am ayat 114, surat Al-Mukmin ayat 48 dan surat An-Nisa’ ayat 35. Pada surat Al-An’am ayat 114 kata hakam yang dimaksud adalah hakim/qadi (seorang yang memutuskan perkara). Hakam pada surat Al-Mukmin ayat 48 mempunyai pengertian menetapkan, yakni Allah telah menetapkan/ mentaqdirkan keputusan-keputusan hamba-Nya. Sedang pada surat An-Nisa’ ayat 35, hakam yang dimaksud dalam surat tersebut adalah juru damai atau mediator , yakni seseorang yang professional dan mampu mendamaikan antara dua orang atau kelompok. Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35 disebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[7]

 Kandungan ayat 35 surat An-Nisa’ ayat 35 tersebut merupakan lanjutan ayat sebelumnya yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lebih ringan yang disebut dengan istilah nusyûz. Nusyûz adalah konflik yang berawal dan terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus nusyûz diatur dalam Al-Qur’an sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 34 bahwa suami hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai cara, seperti memberikan peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempat tidur (hijr), atau memukul istri. Mahmud Syaltut dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tiga tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan dengan jenis kewanitaannya.

Bagi istri yang cukup diperingatkan dengan perkataan, maka pemisahan diri dari tempat tidur atau dengan memukulnya tidak boleh digunakan. Adapun bagi istri yang pantas menerima pemisahan tempat tidur, tidak boleh diremehkan hingga berhenti sampai batas memberikan nasehat saja, demikian pula tidak boleh berlebihan sampai memukulnya. Dan jika dua tahap awal tidak memperoleh perhatian dari istri maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan ketentuan tidak membahayakan dan disesuaikan dengan kondisi istri sebagai jalan terakhir. Konflik nusyûz ini dapat meningkat eskalasinya yang dalam ajaran Islam disebut dengan istilah syiqâq yang dalam penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga (mediator).

Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara ekplisit mediasi dalam bentuk institusi tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam. Meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung dalam Al-Qur’an mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya hakam dalam penyelesaian konflik.[8]  

Surat An-Nisa ayat 35 menganjurkan adanya hakam dalam permasalahan urusan rumah tangga. Menurut Imam Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, hakam boleh berasal dari kalangan bukan keluarga, bila dianggap lebih maslahat untuk kedua belah pihak. Meskipun demikian, Imam Syahibuddin lebih menekankan hakam yang berasal dari kalangan keluarga sebab lebih mengetahui seluk beluk permasalahan dalam keluarga. Madzab Syafi’i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat An-Nisa, hakam diangkat dari oleh pihak keluarga suami dan pihak kelaurga istri, bukan diangkat oleh suami atau istri secara langsung. Pandangan tersebut di atas bebeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa hakam bisa diangkat secara langsung oleh suami atau istri. Menurut As-Sya’bi dan Ibn Abbas, kata fab’atsu maksudnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, sehingga yang berhak mengutus hakam adalah keluarga kedua belah pihak dan pemerintah.[9] Mediasi khusus untuk menangani sengketa yang terjadi, dalam skripsi ini penulis khusus memfokuskan pada mediasi yang terjadi pada kasus pernikahan. Dalam kasus pernikahan, terjadi konflik yang memanas antara suami istri, telah dijelaskan di atas, bahwa apabila istri melakukan nusyûz, ada 3 tingkatan untuk menghadapinya dan apabila pihak suami yang melakukan nusyûz, maka penyelesaiannya terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 128, yang berbunyi:

و إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergualan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[10]

Mahkamah Agung sebagai institusi resmi pemerintah yang menaungi semua lembaga peradilan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung tentang mediasi. PERMA No. 2 tahun 2003 telah mengatur jalannya mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. PERMA ini mengatur jalannya mediasi dengan mendetail, dalam PERMA tersebut diatur bahwa mediasi terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pra mediasi dan tahap kedua adalah tahap mediasi. Tahap pra mediasi merupakan persiapan ke arah proses mediasi, tahap ini dipersiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses mediasi. Tahap pra mediasi dimulai dari hakim wajib menunda persidangan, kemudian para pihak diwajibkan memilih mediator, dalam PERMA ini mediator yang boleh dipilih termasuk mediator dari luar pengadilan. Tahap kedua adalah tahap mediasi, dalam tahap ini para pihak berperkara wajib menyerahkan fotokopi dokumen, termasuk fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara dan fotokopi dokumen surat-surat bukti yang menunjang proses perkara. Setelah itu, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak, mediator berwenang pula melakukan kaukus apabila dianggap perlu. Apabila dalam mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut wajib ditulis, apabila dalam mediasi tersebut gagal, mediator wajib memberitahukan pada hakim.[11]

Lebih jauh, dalam PERMA No. 2 tahun 2003 juga mengatur bahwa para pihak diperkenankan memilih mediator yang berasal dari luar pengadilan. Proses mediasi dengan menggunakan mediator dari luar paling lama berlangsung selama 30 hari. Mengenai biaya pemakaian jasa mediator para pihak yang menanggungnya. Dalam PERMA tersebut juga diperkenankan para pihak mengundang seseorang yang ahli dalam bidang tertentu.[12]  

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali aturan tentang mediasi, PERMA No. 1 tahun 2008. PERMA ini secara otomatis menggantikan PERMA No. 2 tahun 2003. Dalam PERMA No. 2 tahun 2003 ditemukan beberapa masalah dan ternyata berjalan tidak efektif. PERMA No.1 tahun 2008 dimaksudkan supaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan.[13]

Pada bagian ini penulis menerangkan tentang persyaratan mediator. Yaitu, syarat-syarat sehingaa seseorang dapat disebut mediator. Pada bagian ini, penulis khusus menggunakan persyaratan mediator yang dapat beracara dalam Pengadilan kasus perdata.

Mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. a.Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
  2. b.Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
  3. c.Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
  4. d.Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
  5. e.Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.[14]

Berdasarkan makna dhahir surat An-Nisa ayat 35, bahwa yang menjadi mediator adalah wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Dalam kasus syiqâq, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi mediator. Secara garis besar, mediator harus memenuhi syarat antara lain, mediator harus beasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan upaya awal ­win-win solution. Dalam ilmu mediasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, mediator tidak berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi, seorang hakam (mediator) harus laki-laki, cakap dan sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat hakam adalah laki-laki, adil, mengetahui cukup informasi kasus yang ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat hakam antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim.

  1. A.Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan hakim mediator dan mediator non hakim tentang problematik dan solusi pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Lebih spesifik penulis menggunakan jenis penelitian terapan disebabkan penulis akan meneliti tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pelaksanaan mediasi tersebut akan difokuskan pada problematik dan upaya pelaksanaan mediasi tersebut.

 B.Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong mengenai penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian.[15] penulis awalnya mendapatkan banyak informasi mengenai pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Pelaksanaan mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). PERMA No. 2 tahun 2003 adalah peraturan pertama yang menggantikan pasal 130 HIR/ 154 RBg dalam menangani sengketa yang terjadi pada wilayah hukum perdata disebabkan pasal tersebut dinilai tidak relevan dengan kemajuan zaman. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi, aturan baru ini menggantikan PERMA No. 2 tahun 2003 yang dinilai kurang efektif dalam mengatasi sengketa pada wilayah hukum perdata dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah penumpukan perkara. Pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2008 menurut hemat peneliti juga mengalami masalah, terbukti saat melakukan pra penelitian, penulis menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kegagalan mediasi.

 

  1. C.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terletak di jalan Panji No. 202, Kepanjen, Kabupaten Malang. Penulis menjadikan Pengadilan ini sebagai lokasi penelitian adalah bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama terkategori banyak menerima kasus terutama kasus perceraian dalam tingkat nasional. Pad saat penulis menelusuri website Badilag, pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima kasus cerai talak sebanyak 2456 dan perkara cerai gugat sebanyak 4662 perkara.[16] Penulis kemudian menjadi tertarik meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam Pengadilan Agama tersebut, khususnya dalam problematik serta upaya dalam pelaksanaan mediasi.

Selain di Pengadilan Agama, penulis juga akan mengadakan penelitian di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya berada di Fakultas Syariah. Terletak di jalan Gajayana No. 50, Merjosari, Kota Malang. Penulis menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan tenaga mediator non-hakim berasal dari dosen Fakultas Syari’ah yang sudah mempunyai sertifikat mediator dan telah menjadi menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

 

  1. D.Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[17]Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara hakim mediator dan mediator non-hakim. Penelitian ini mewawancarai hakim mediator yaitu Drs. H. Suhardi, SH, MH., Drs. Suhaili, S.H., M. H., dan Drs. Ali Wafa sedangkan mediator non hakim adalah Dr. Mohammad Nur Yasin, M. Ag, Musleh Herry, SH., M.Hum, Zaenul Mahmudi, M. A, Ahmad Izzudin, M. Hi danJamilah, M. A.

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistic, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi, data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.[18]Data sekunder dalam penelitian ini merupakan keterangan-keterangan dari buku yang memperkuat penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang mediasi, antara lain Mediasi dalam Tinjauan hukum islam dan hukum positif Indonesia karangan Muhammad Syaifullah, Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional karangan Syahrizal Abbas, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia karangan Gatot Soemartono.

 

  1. E.Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba.[19] Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para terwawancara secara satu per satu. Penulis mewawancari para mediator hakim terlebih dahulu. Setelah penulis mewawancarai para hakim, penulis mewawancarai mediator non-hakim yaitu merupakan dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka digunakan karena hasil dalam wawancara ini digunakan untuk penelitian skripsi. Urutan pertanyaan yang digunakan oleh peneliti bersifat kaku. Hal ini dikarenakan peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan tidak terpengaruh oleh subjektivitas partisipan. Penulis mewawancarai para terwawancara berdasarkan urutan pertanyaan, namun apabila penulis menemukan hal mendetail yang menyangkut penelitian, penulis menanyai lebih dalam mengenai pendapat tersebut sehingga penulis memahami maksud pembicaraan para terwawancara. Pada penelitian ini penulis menggunakan tape recorder untuk merekam wawancara yang dilakukan oleh penulis.

 

  1. F.Metode Uji kesahihan Data

Penelitian ini menggunakan Triangulasi data sebagai metode uji kesahihan data. Penulis membandingkan pernyataan tentang problem dan upaya keberhasilan mediasi pada mediator hakim, mediator non-hakim dan pada para pihak. Apabila ketiga pihak tersebut menyetujui pernyataan penulis, maka data tersebut telah shahih.

 

  1. G.Metode analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah transformasi data kasar yang kita dapat di lapangan. Pemilahan, pengabstrakan dan penyederhanaan. Kita secara terus-menerus melakukan reduksi data selama melakukan proses pengumpulan data, reduksi data akan secara terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan informasi yang kita lakukan. Pada penelitian ini penulis mewawancarai para terwawancara. Dalam wawancara tersebut penulis menemukan bahwa terkadang terwawancara mengulang-ulang pernyataan yang tidak terlalu berkaitan dengan wawancara. Penulis kemudian mengambil pokok dari wawancara yang merupakan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

Setelah melakukan reduksi data, kita melakukan penyajian data. Hal ini sangat penting dilakukan supaya data yang telah tereduksi menjadi tersusun sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam penyajian data, kiat dapat memahami fenomena sosial yang sedang terjadi dan kita juga dapat mengambil langkah apakah terus melakukan proses pengumpulan data atau telah cukup. Biasanya dalam penelitian kualitatif, penyajian data disampaikan dalam bentuk naratif. pada prose penyajian data, penulis menyajikan data hasil wawancara yang merupakan pokok atau inti penelitian. Penulis memaparkan pendapat para terwawancara yang ada di BAB IV penelitian ini.

Proses terakhir adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam menarik kesimpulan kita harus mencatat pola-pola, mencatat keteraturan-keteraturan, alur sebab –akibat dan proposisi. Kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Penulis menemukan keteraturan pendapat dalam wawancara yang dilakukan, sehingga penulis dapat dengan cepat mengambil kesimpulan dalam setiap wawancara.[20]

Pak Suhardi dalam melakukan mediasi memang mengikuti aturan PERMA dan pedoman perilaku mediator. Saat akan melakukan mediasi pak Suhardi pertama-tama memperkenalkan diri dulu dan memberikan pengertian tentang mediasi, lalu para pihak diminta memperkenalkan diri secara singkat. Membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok permasalahan. Lalu mediator bertanya tentang keinginan para pihak apa tujuan bercerai. Mediasi yang dilakukan oleh pak Suhardi telah mengikuti aturan yang ada. Contohnya adalah mediasi dilakukan selama 40 (empat puluh) hari, perpanjangan 14 hari kerja. Berapa kali mediasi dilakukan bergantung pada seberapa parah kasus tersebut dan seberapa besar peluang kembali atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pak Suhardi selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpandangan bahwa masalah utama kegagalan mediasi adalah karena masalah pernikahan adalaha masalah hati. Hati adalah tempat yang paling tidak menentu dalam diri manusia. Apabila hati ini disakiti, maka, menurut penuturan pak Suhardi, sebaik apapun mediasi yang dilaksanakan tidak akan menuju pada kerukunan rumah tangga kembali, apalagi sebelum bercerai, biasanya para pihak sudah menemukan pengganti, sehingga keinginan untuk bercerai sangat besar. Upayayang dilaksanakan oleh pak Suhardi adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya agar bisa rukun kembali dan berumah tangga lagi. Pak Suhardi memandang bahwa selama ini saat beliau melakukan mediasi banyak pihak yang memang lebih menyetujui bercerai secara baik-baik, artinya meskipun bercerai, pembagian harta seperti nafkah dan harta bersama disetujui dalam mediasi. Namun, ada beberapa pula kasus yang meminta hakim untuk memutuskan nafkah dan harta bersama dalam sidang, perbandingan antara kasus tersebut adalah 50:50. Dalam kasus lain, seperti sengketa waris, pak Suhardi menuturkan bahwa mediasi sengketa waris mempunyai keberhasilan yang besar daripada sengketa perceraian.          

Wawancara di atas menerangkan bahwa pada masyarakat telah tercipta image atau citra Pengadilan Agama bahwa tiap pasangan yang bermasalah dengan rumah tangga mereka pasti akan bercerani. Hal ini memang sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan peradilan agama sebagai lembaga instansi resmi pemerintah yang berwenang cerai. Hal ini bermakna positif apabila dilihat dari segi kinerja lembaga Perdilan Agama yang telah bekerja sebaik mungkin untuk memutus perkara perceraian. Selain daripada itu, pencitraan tersebut juga telah mengakibatkan citra Pengadilan Agama dalam masalah perceraian tidak dapat rujuk kembali. Hal ini kemudian menjadi kendala dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama, karena para Penggugat telah dalam gugatannya semula, yaitu, bercerai. Merupakan tugas berat bagi mediator untuk meyakinkan para pihak tentang citra yang telah tertanam dalam pikiran para Penggugat. Salah satu tugas mediator adalah mengarahkan para pihak supaya tidak berkutat pada definisi tertentu, hal ini sangat sulit dilakukan, sebab mediator dan para pihak baru pertama kali bertemu. Sedangkan mediasi dianggap berhasil apabila para pihak mencabut gugatannya. Secara logis, hampir tidak mungkin bagi para pihak untuk mengubah definisinya pada saat mediasi.

Hal lain yang dapat dianalisis oleh penulis adalah sekitar 60% (enam puluh persen) para pihak yang berperkara adalah lulusan SD.[21] Sehingga para pihak apabila menghadapi masalah rumah tangga, yang tidak lain merupakan masalah hati, lebih memilih untuk menuntaskan masalah tersebut dalam lembaga pengadilan daripada menganalisis masalah tersebut dan menemukan jalan keluarnya sehingga para pihak bisa rukun kembali.

Mengenai upayayang dilakukan oleh pak Suhaili, beliau memberikan nasihat mengenai masalah rumah tangga. Tiap para pihak yang dihadapi memberikan nasihat yang berbeda-beda, bergantung masalahnya. Biasanya, dalam memediasi, pak Suhaili juga akan membandingkan rumah tangga para pihak dan rumah tangga orangtua para pihak. Apabila rumah tangga orangtua para pihak dapat bertahan lama. Selain itu, beliau juga menernagkan bahwa tiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beliau juga menerangkan bahwa dalam perceraian hal yang paling berat adalah msalah anak. Sebab, dampak perceraian bagi anak tidak kecil.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa perceraian adalah masalah hati. Masalah hati memang masalah yang sangat individual sehingga sangat sulit untuk diredam. Dalam rumah tangga masalah yang telah mengenai hati tersebut sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Ditambah lagi dalam mediasi, sebenarnya masalah rumah tangga yang dialami oleh para pihak sudah sangat memuncak, ibarat gelas, maka sudah pecah. Sehingga para pihak saat berperkara di Pengadilan Agama, mereka sudah berniat untuk bercerai. Hal seperti ini adalah masalah utama sehingga mediasi gagal.

Upayapencegahan kegagalan mediasi yang dilakukan oleh pak Ali Wafa adalah memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan koreksi diri. Pak Ali Wafa mengingatkan pada para pihak bahwa tiap manusia mempunyai pikiran mereka sendiri dan memang itu adalah fitrah yang diberikan Allah. Namun, menghadapi masalah rumah tangga yang memuncak, mediasi sering sekali gagal.

Dalam menjalankan mediasi, pak Ali Wafa memang telah memenuhi Pedoman Perilaku Mediator pasal 3. Selain itu, pak Ali Wafa telah memenuhi peran dan tanggung jawab mediator. Seperti yang tertera dalam Pedoman Perilaku Mediator pasal 2 tentang tanggung jawab mediator.

Dalam melakukan mediasi pak Ahmad Izzudin membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang akan bercerai, hal ini telah sesuai dengan pasal 13 PERMA No.1 tahun 2008. Pak Ahmad Izzudin menuturkan bahwa saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apa pun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga. PERMA No.1 tahun 2008 pasal 15 ayat (4) yang berbunyi “Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan merekadan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.” Berdasarkan pasal tersebut pak Ahmad Izzudin telah memberikan dua pilihan yang sangat baik untuk kebaikan kedua belah pihak. Menurut penilaian penulis, sebagai seorang mediator pak Ahmad Izzudin bertanggung jawab terhadap para pihak yang bersengketa ,beliau tidak memaksa kedua belah pihak untuk mediasi yang kedua kali bahwa apabila para pihak sudah bersepekat untuk bercerai. Dalam memediasi pad Ahmad Izzudin juga memenuhi pasal 3 Pedoman Perilaku Mediator yang berbunyi sebagai berikut:

 

(1)  Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata,sikap, dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.

(2)  Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

(3)  Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.[22]

 

 

Beliau juga menuturkan masalah utama kegagalan mediasi adalah para mediator diminta memediasi para pihak dengan sengketa rumah tangga yang sudah sangat parah. Hal inilah yang menjadikan semua pendekatan, nasehat dan pemahaman lain yang diberikan menjadi sia-sia. Menurut pak Ahmad Izzudin, berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 35, mediasi seharusnya dilakukan apabila ada khiftum (khawatir) akan ada persengketaan antar suami-istri. Dalam ayat lain, surat An-Nisa’ ayat 128, apabila istri khawatir suaminya akan nusyuz, makadiadakan perdamaian (mediasi). Menurut pak Izzudin, upayayang tepat untuk mengatasi kegagalan mediasi adalah didirikan lembaga yang berada di desa atau kelurahan yang bisa didatangi dengan mudah oleh suami-istri yang bersengketa sebelum masalah bertambah parah. Lembaga ini sebaiknya berada di luar Pengadilan Agama.

Dalam wawancara, Pak Izzudin mengadakan mediasi hanya sekali hal ini dikarenakan pada sebagian besar para pihak yang berperkara memang sudah sangat berniat untuk bercerai dan Pengadilan Agama mempunyai asas cepat, mudah dan biaya ringan, sehingga mediasi yang dilakukan cukup sekali. Sebelum mediasi dilaksanakan pak Izzudin membaca surat gugatan atau permohonan talak. Dalam melakukan mediasi pak Izzudin juga menemukan bahwa saat bercerai, istri tidak meminta pembagian harta bersama atau nafkah. Dalam hal ini pun pak Izzudin tidak menyatakan keberpihakannya, sehingga beliau tidak pernah melakukan mediasi di luar petitum istri. Sebagian besar para pihak yang pernah dimediasi oleh pak Izzudin adalah pihak yang tujuannya hanya satu, yaitu bercerai tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perceraian.

Menurut beliau kegagalan utama mediasi adalah karena para pihak yang bersengketa tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian para pihak tersebut memang tidak berniat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi, menurut penuturan pak Zaenul bahwa para pihak tersebut banyak yang tidak datang. Kemudian pak Zaenul Menngkritisi tentang format mediasi. Dalam format tersebut hanya ada dua pilihan, gagal atau berhasil. Hal ini memang berkaitan dengan pemahaman pengadilan tentang definisi keberhasilan mediasi yang dilandasi PERMA No. 1 tahun 2008. Bagi pak Zaenul, hal ini yang harus diluruskan bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya cabut gugatan, tetapi juga bila mencapai kesepakatan tertentu. Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila mediator melakukan mediasi di luar petitum gugatan, maka mediator dianggap telah melanggar pasal 3 ayat (3) yang berisi salah satunya dalah ketidakberpihakan mediator. Dalam melakukan mediasi, pak Zaenul Mahmudi juga pernah memediasi dengan pengacara, hal ini sesuai dengan Pedoman Perilaku Mediator pasal 17 ayat (2), yang berbunyi: Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajibmenyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Meskipun hal tersebut dibolehkan dalam proses mediasi, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan pada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.

Upayayang dilakukan adalah menasehati para pihak mengenai akibat perceraian yang terjadi. Dampak dilihat dari sisi agama, sisi hukum dan sisi psikis. Dalam sisi psikis, hal yang ditekankan adalah psikis anak. Upaya yang dilakukan oleh pak Zaenul Mahmudi telah sesuai dengan Pedoman Perilaku Mediator pasal 3 tentang tanggung jawab mediator terhadap para pihak, yang berbunyi:

 

(1)  Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata,sikap, dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.

(2)  Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

(3)  Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.[23]

 

 

Sebagai seorang mediator, pak Zaenul Mahmudi menasehati untuk kebaikan tidak hanya kedua belah pihak, melainkan juga untuk kebaikan anak mereka. Hasil wawancara di atas juga menerangkan bahwa sebagai mediator, pak Zaenul Mahmudi telah berusaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan dan kesanggupan. Penulis menggali lebih dalam mengenai wawancara tersebut bahwa meskipun telah melakukan berbagai pendekatan, sebagian besar para pihak yang telah mengajukan gugatan cerai adalah para pihak yang telah mencapai batas mempertahankan perkawinan atau dapat disebut juga keputusan final sehingga hasil akhir yang didapat adalah perceraian. Pak Zaenul berpendapat bahwa mediasi hanyalah bagian kecil dari proses peradilan, sehingga para pihak pun melalui tahap mediasi sebagai bagian dari proses perceraian, bukan sebagai sarana untuk rukun kembali. Menurut pak Zaenul seharusnya lembaga mediasi berdiri sendiri dan terpisah dari badan peradilan supaya dapat menangani kasus perceraian lebih profesional dan dapat dengan dilaksanakan secara maksimal sesui dengan tujuan mediasi yang sebenarnya.

Menurut pak Musleh Herry penyebab utama kegagalan mediasi adalah ketidakhadiran para pihak. Biasanya para pihak hadir dalam pertemuan pertama mediasi, dalam proses mediasi tersebut para pihak kemudian menjadi berpikir kembali untuk bercerai sehingga mediasi ditunda untuk waktu yang akan datang. Namun, saat mediasi kembali, pihak tidak hadir. Hal lain yang menjadi kegagalan mediasi adalah para pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan, maksudnya selama pertemuan para pihak mengaku pikir-pikir lagi, padahal waktu mediasi dilakukan maksimal dalam waktu 40 (empat puluh) hari dan perpanjangan 14 (empat belas) hari. Sehingga para pihak tidak menemukan kesepekatan dan akhirnya gagal. Pak Musleh Herry adalah mediator yang berpandangan bahwa mediasi dikatakan berhasil meskipun para pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Lebih jauh, pak Musleh Herry juga kerap menemui bahwa para pihak yang beliau mediasi sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Buktinya adalah para pihak tersebut masih saling berbicara satu sama lain. Bagi pak Musleh Herry, sepakat untuk bercerai secara baik-baik adalah keberhasilan mediasi.

Sebelum proses mediasi dilaksanakan Pak Musleh Herry melakukan diagnosis konflik pada para pihak sesuai berkas perkara. Kemudian pak Musleh Herry melakukan diagnosis masalah atau latar belakang timbul masalah. Sebagai mediator pak Musleh tetap mendudukkan kedua belah pihak dalam proses mediasi, meskipun para pihak memakai pengacara untuk membantu mereka dalam berperkara di Pengadilan. Menurut pak Musleh pula biasanya para pihak yang bercerai masing-masing telah memiliki pengganti, sehingga para pihak biasanya memang sudah sepakat untuk bercerai. Menghadapi hal yang demikian pak Musleh hanya mengadakan mediasi satu kali.  

Upayapelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pak Musleh adalah memberikan pendekatan pemahaman, dalam melakukan mediasi, pak Musleh memang banyak menghadapi sengketa yang mana diawali dari ketidakmengertian pasangan suami-istri akan peran masing-masing. Sehingga dalam mediasi pak Musleh akan mengedepankan pemahaman tersebut mengingat bahwa sebagian besar para pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang tergolong masyarakat dengan pendidikan rendah. Pemahaman tersebut menurut hemat penulis menandakan bahwa pak Musleh Herry telah melaksanakan Pedoman Perilaku Mediator pasal 3 yang berbunyi:

 

(4)  Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata,sikap, dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.

(5)  Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

(6)  Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.[24]

 

 

Saat melakukan mediasi, pak Musleh juga kerap mendekati kedua belah pihak dengan pendekatan sosial dan psikis. Pendekatan sosial yang digunakan dititik beratkan pada pendekatan hubungan antar keluarga. Dalam hal tersebut pak Musleh Herry juga menerangkan pada para pihak akibat yang ditimbulkan bila perceraian terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Pedoman Perilaku Mediator, yang berbunyi: Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.

Informan selanjutnya yang diwawancarai oleh penulis adalah bu Jamilah. Proses awal dalam melakukan diagnosis sengketa adalah beliau meneliti surat gugatan. Perlu diingat bahwa surat gugatan bukanlah ditulis sendiri oleh para pihak, sehingga kata-kata seperti “nafkah tidak layak” menjadi rancu. Sebagai seorang mediator, bu Jamilah biasanya mengklarifikasi lebih dahulu maksud isi surat gugatan dengan maksud dari para pihak. Beliau melakukan konfirmasi persoalan para pihak juga selain dari membaca surat gugatan. dalam melakukan mediasi beliau tidak melakukan keberpihakan, meskipun dalam melakukan mediasi sudah tahu siapa yang salah. Menurut bu Jamilah, para pihak yang berperkara seringkali sudah tidak mampu berpikir lagi mengenai jalan keluar, dalam hal ini, sebagai seorang mediator bu Jamilah menerjemahkan maksud para pihak sehingga jalan keluar terpecahkan.

Bu Jamilah menuturkan bahwa problem utama kegagalan mediasi adalah bahwa para pihak datang ke pengadilan sebenarnya hanya membutuhkan surat secara legal formal. Contoh kasus adalah, ada pihak yang ternyata sudah talak ba’in. Hal seperti itu memang tidak mungkin diusahakan untuk rujuk kembali. Masalah lainnya adalah ketidakhadiran para pihak. Alasannya pun macam-macam, ada yang takut diceraikan, ada yang diwakili oleh pengacara. Bu Jamilah sebagai seorang mediator lebih menekankan pada konsep pelaksanaan mediasi daripada acara formal mediasi. Beliau menganggap bahwa mediasi yang diwakili oleh pengacara adalah mediasi dengan tidak hadirnya pihak, sehingga apabila dikaitkan dengan PERMA pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau parapihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuanmediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turuttidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Pasal tersebut memang melegalkan bahwa mediasi boleh diwakili oleh kuasa hukum, namun inti dari mediasi tidak berjalan. Hal ini kemudian dihindari oleh beliau. Bu Jamilah pun menuturkan bahwa rata-rata para pihak yang masuk pengadilan memang dalam kondisi rumah tangga yang sudah parah. Hal seperti ini pun juga menurut pandangan beliau selalu mengarah pada kegagalan mediasi.

Menurut bu Jamilah upayayang dilakukan untuk mediasi adalah bergantung dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pasangan. Menurut bu Jamilah, umumnya akar masalah adalah ketidakpahaman tentang fungsi keluarga dan ketidakpahaman hak dan dan kewajiban suami-istri. Sehingga dalah mediasi, bu Jamilah menekankan pada sosialisasi fungsi keluarga. Pendektan yang dipakai adalah pendekatan persuasif. Ada penjelasan pula secara teori mengenai perceraian dilihat adri hukum Islam dan hukum positif. Bu Jamilah pun mengingatkan dampak yang terjadi apabila menjadi janda atau duda.

Menurut bu Jamilah, mediasi juga dapat digunakan sebagai sarana dakwah. Sebab diketahui bahwa sebagian besar para pihak yang berpekara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya lulusan sekolah dasar (SD), sehingga sosialisasi tentang hak dan kewajiban suami-istri dan fungsi keluarga sangat dibutuhkan. Menurut bu Jamilah pula bahwa Kurcantin mempunyai peran yang sangat penting mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil analisan penulis, mediasi yang dilakukan oleh bu Jamilah sudah sesuai dengan Pedoman Perilaku Mediator pasal 3 mengenai tenggung jawab terhadap para pihak. Bu Jamilah juga telah memenuhi pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator antara lain telah menyelenggarakan mediasi dengan baik.    

Informan terakhir adalah pak Nur Yasin. Sebelum mediasi dilaksanakan beliau selalu menghadirkan kedua belah pihak. Bagi beliau tanpa hadirnya kedua belah pihak, maka mediasi tidak berjalan seimbang. Mediasi tersebut perlu beliau dengar pendapat para pihak dan keinginan para pihak. Beliau juga melakukan diagnosis sengketa melalui surat gugatan, selain itu juga konfirmasi terhadap para pihak mengenai surat gugatan, setelah itu pak Nur Yasin melakukan cross check terhadap kedua belah pihak mengenai surat gugatan tersebut, apakah benar atau tidak. Apabila sifatnya agak rahasia, pak Nur Yasin juga melakukan kaukus. Dalam melakukan mediasi, beliau juga melakukan mediasi sekali, dengan catatn kedua belah pihak memang sudah sepakat untuk bercerai. Dasarnya adalah pihak yang satu memang sudah menerima gugatan dari pihak yang lain. Tapi, apabila para pihak masih ragu, maka mediasi dilakukan dua kali. Sebenarnyaberapa kali mediasi dilakukan memang sangat bergantung pada para pihak.

Pak Nur Yasin menuturkan bahwa kegagalan utama mediasi adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang sudah akut. Memang sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak selesai dan merasa jalan satu-satunya adalah bercerai. Upayayang dituturkan oleh pak Nur Yasin adalah mediator memberikan wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada satt melakukan mediasi pak Nur Yasin mengingatkan kembali pada para pihak tentang kenangan indah pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun. Selain itu pak Nur Yasin juga mengarahkan dan menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Pak Nur Yasin berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan biasanya memang tidak bisa dirukunkan kembali. Sakit hati memang tidak bisa diganti dengan materi.

Penulis menilai bahwa mediator saat melakukan mediasi sudah melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang mediator. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan konfirmasi dengan para pihak. Dalam melaksanakan mediasi, pak Nur Yasin juga melakukan kaukus, hal ini sesuai dengan pasal 15 Pedoman Perilaku Mediator. Penulis menilai bahwa saat melakukan mediasi, mediator memang sedapat mungkin tidak berpihak meskipun secara jelas salah satu pihak telah melakukan kesalahan. Menurut pandangan pak Nur yasin selaku mediator, masalah percerai sesungguhnya sebagina besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal yang dapat menyentuh hati, selain itu pak Nur Yasin juga menernagkan bahwa dalam menghadapi para pihak, kita menghadapinya secara berbeda-beda, bergantung pada kasus masalah. Nasehat dan upaya-upaya tersebut memang seringkali tidak membuahkan hasil, sebab, pasangan yang telah berperkara ke Pengadilan Agama memang sudah dalam masalah rumah tangga yang memuncak dan sudah berniat kuat untuk bercerai. Sehingga nasehat apapun yang diberikan oleh mediator, seringkali sudah tidak dapat melunakkan hati para pihak yang berperkara.

Mediator di Pengadilan Agama menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik. Ukuran baik tersebut adalah para mediator bertugas sebagai penasehat yang bersifat netral dalam kasus sengketa tersebut dan tidak mempunyai kewenangan apa pun dalam pengambilan keputusan dalam mediasi.

Menurut analisa penulis, para mediator juga telah melaksanakan peran dan manfaat mediasi. Terbukti pada saat mediasi, hal-hal yang awalnya tidak diketahui dari msing-masing pihak, menjadi terbuka dalam proses mediasi. Dalam mediasi, para mediator memberikan kesempatan bicara yang sama banyak pada masing-masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing-masing para pihak. dalam mediasi, seringkali bahkan kata-kata kasar keluar. Hal ini menandakan bahwa kebebasan berbicara yang diberikan oleh mediator kadang disalahartikan. Para mediator tersebut juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing pihak. Adanya tuntutan-tuntutan yang kelaur dari salah satu pihak juga dikendalikan oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi riil pihak lain.

Mengenai mediasi dalam Islam. Mediasi yang dilaksanakan dalam Pengadilan Agama, khususnya dalam hal sengketa rumah tangga, Pengadilan Agama menunjuk para mediator yang bersifat netral dan bukan dari pihak atau kalangan keluarga. Sedangkan menurut pandangan para ulama, sengketa rumah tangga lebih utama dilakuka oleh pihak keluarga sendiri. Hal ini dikarenakan pihak keluarga lebih mengetahui seluk-beluk perkara rumah tangga. Sedangkan para mediator yang beracara pada Pengadilan Agama hanya mengetahui permasalahan dari surat gugatan dan bisa jadi belum mengetahui duduk perkara sebenarnya. Dalam Islam, istilah mediator adalah hakam. Hakam tersebut berasal dari pihak suami dan pihak istri. Maksud hakam tersebut tidak lain adalah untuk merukunkan rumah tangga tersebut kembali.

Secara garis besar interviewee telah melaksanakan tahap pra-mediasi. Yaitu iator dengan memperkenalkan diri dan memperkenalkan pemahaman tentang mediasi kepada para pihak. meskipun, tahap pra mediasi tidak dapat dilaksanakan secara ideal, sebab Pengadilan Agama mempunyai asas cepat. Dalam hal ini asas cepat berkaitan langsung dengan proses peradilan. Dalam praktek, para pihak berpekara umumnya menginginkan kasus cepat selesai. Dalam mediasi, para mediator menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu proses beracara di Pengadilan yang harus ditempuh.

Adapun syarat-syarat mediator, para mediator non-hakim yang beracara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mempunyai izin dalam bentuk sertifikat mediator untuk melaksanakan tugas kemediatoran. Sedangkan mediator hakim belum mempunyai sertifikat tersebut, namun telah menjalani pelatihan kemediatoran. Syarat-syarat mediator yang dijalankan dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang jauh berbeda dengan syarat-syarat mediator yang dimaksud dalam Islam. Menurut Imam Nawawi dan Wahbah Zuhaili, syarat hakama dalah laki-laki, sedangkan dalam praktek mediasi di Penagdilan Agama Kabupaten Malang, mediator ada juga yang perempuan.

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai keseluruhan wawancara. Para mediator telah melaksanakan pasal 3 Pedoman Perilaku Mediator, utamanya para mediator tidak melakukan keberpihakan terhadap salah satu pihak, telah mennggunakan pendekatan persuasif supaya mediasi tidak gagal. Selain itu, mediator juga melakukan pendekatan persuasif berdasarkan kondisi perkara para pihak. Selain itu, para mediator juga telah menyelenggarakan mediasi dengan baik. Telah hadir tepat waktu dan telah menempati tempat mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada saat mediasi, mediator juga telah menjelaskan secara singkat perihal mediasi, fungsi mediasi dan biodata singkat mediator.

Adapun hal lain yang menjadi problem dari kegagalan mediasi adalah mediasi mempunyai porsi yang sangat sedikit dalam beracara di Pengadilan Agama. Mediasi hanya berlangsung sebentar saja, kurang lebih sekitar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit atau waktu mediasi bergantung pada kasus para pihak. Mediasi tersebut hanya berlangsung sebentar dibandingkan dengan lamanya sengketa yang dihadapi para pihak. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan harapan diadakannya mediasi, sebab mediasi diharapkan mampu mengurangi perkara yang masuk dalam tahap peradilan. Adapun cara yang sebaiknya ditempuh adalah mengubah peraturan bahwa tiap orang yang hendak bercerai seharusnya menempuh tahap mediasi terlebih dahulu sebelum masuk dalam tahap peradilan. Sehingga mediasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan para pihak pun tidak selalu berpikiran untuk bercerai.  

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan penyuluhan hokum termasuk mediasi pada desa-desa setempat. Penyuluhan hukum dilakukan secara bergilir dan dilakukan oleh hakim senior. Sayangnya, penyuluhan ini kurang diminati oleh warga, sebab para hakim saat melakukan penyuluhan hokum memakai bahasa yang formal. Sehingga warga tidak tertarik untuk mengikuti penyuluhan hukum.  

PENUTUP

  1. A.Kesimpulan
    1. 1.Problematik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang utamanya adalah karena, pertama, sebagian besar mereka berperkara di Pengadilan Agama mengalami masalah rumah tangga yang telah memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal.Kedua, para pihak umumnya sudah sepakat untuk cerai. Ketiga, Perceraian adalah masalah hati, sehingga apabila tersakiti, tidak mudah untuk didamaikan. Keempat, para pihak yang berperkara juga sebenarnya datang ke Pengadilan hanya untuk mendapatkan surat resmi cerai.

Kelima, citra Pengadilan Agama adalah perceraian, sehingga para pihak tidak mau berdamai. Keenam, sosialisasi hukum yang diterangkan oleh hakim menggunakan bahasa formal yang tidak dipahami oleh masyarakat.

 

Upaya yang digunakan mediator supaya mencegah kegagalan mediasiadalah dengan menggunakan pendekatan secara persuasif bergantung masalah perkara yang dihadapi para pihak. Umumnya mediator menggunakan pendekatan agama, sosial dan kekeluargaan. Selain itu, proses mediasi dapat diperpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Hakim sebaiknya menggunakan bahasa sederhana yang dapat dimengerti oleh masyarakat.

 

  1. B.Saran
  2. 1.Kepada Mahkamah Agung supaya memberikan porsi yang lebih pada mediasi. Sebab, selama ini mediasi dianggap hanya bagian dari proses beracara di Pengadilan Agama. Sebaiknya, mediasi dikelola secara profesional di luar lembaga Pengadilan Agama.
  3. 2.Kepada Kantor Urusan Agama supaya memaksimalkan fungsi Kursus Calon Pengantin (Kurcantin).

 

DAFTAR RUJUKAN

 Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.

 Daroaini, Badru. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Firmansyah, Kholis. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008. Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Husna, Latifah. Pandangan Hakim Kabupaten Malang Terhadap Kekuatan Imperatif Mediasi Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

Laporan Perkara yang diterima pada Wilayah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama”, http://infoperkara.badilag.net/, diakses tanggal 7 Februari 2013.

 Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1983.

 Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian Kualitatif, cet.XXIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007.

 Pedoman Perilaku Mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://www.djkn.depkeu.go.id.

 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. www.mahkamahagung.go.id

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Rancangan Penelitian.   Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Rahmiyati. Pandangan Hakim mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Malang: UIN Maliki Malang, 2009.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)”, http://hukum.unsrat.ac.id.

 Rio Satria, “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan”, www.badilag.net, diakses tanggal 17 November 2012.

 Saifullah, Muhammad. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Semarang: Walisongo Press, 2009.

 Soemartono, Gatot. ArbitrasedanMediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

 



[1] Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)

[2]Laporan Perkara yang diterima pada Wilayah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, http://infoperkara.badilag.net/, diakses tanggal 7 Februari 2013.

[3] Widodo (Panitera Muda Hukum PA Kabupaten Malang), wawancara (Malang, 4 Februari 2013)

[4] Syahrizal Abbas. Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,(Jakarta: Kencana, 2009), 1-2.

[5]Syahrizal Abbas. Mediasi, 2-3

[6]Syahrizal Abbas. Mediasi, 25-26.

[7] Muhammad Syaifullah, Mediasi, 11-13.

[8] Syahrizal Abbas. Mediasi, 11-14

[9] Syarizal Abbas, Mediasi, 185-187

[10] QS. an-Nisa’ (4): 128.

[11] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 251-267.

[12] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003.

[13] Syarizal Abbas, Mediasi, 310-311.

[14] Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 133-134.

[15] Andi Prastowo, metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz media), 24.

[16] Laporan perkara yang diterima pada wilayah direktorat jenderal badan peradilan agama, http:/infoperkara.badilag.net/, diakses tanggal 7 Februari 2013.

[17]Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1983 ), 55.

[18]Marzuki, Metodologi Riset, 56.

[19]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

[20]Andi Prastowo, Metode Penelitian, 242-249.

[21]Kharisma, wawancara, (Malang, 31 Mei 2013).

[22]PedomanPerilaku Mediatorpasal 3

[23]PedomanPerilaku Mediator pasal 3

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Alamat Kantor:
Gedung Megawati Soekarno Putri, Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144.
Telepon / Faksimile: 0341-559399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

Data Pengunjung 

7451894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4401
8277
46557
7311799
217126
321268
7451894

Your IP: 127.0.0.1
2017-10-20 12:19
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202